Akses Anotasi Peraturan Perundang-Undangan

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Referensi


Akses Anotasi Peraturan Perundang-Undangan
 

Anotasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan LAYANAN AKSES INFORMASI BERLANGGANAN untuk membantu penelitian dan analisis peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Dengan anotasi peruuan ini, dapat diketahui keterkaitan sebuah undang-undang dengan undang-undang baru dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, bagaimana harmonisasinya secara vertikal dan horizontal, serta status dari perundang-undangan yang ada, apakah sudah diubah, dibatalkan, dihapus, ditimbang, diingat, diperhatikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.. 

Berapa waktu yang diperlukan untuk mengelola database peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya yang saling terkait, lengkap dengan statusnya sejak 1945 sampai dengan saat ini?

Dengan berlangganan Rp75.000,- perbulan untuk satu username, instansi atau kantor hukum Anda sudah memiliki perpustakaan maya (digital) peraturan perundang-undangan yang beranotasi.

http://tatanusa.co.id/penelusuran/bagan.php?option

 

CONTOH HASIL ANOTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983. Tentang Pendaftaran Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan.

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983. Tentang Pelaksanaan Undangundang Pajak Penghasilan 1984

Ps. 4 (2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983. Tentang Pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungantabungan lainnya

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983. Tentang Pelaksanaan Undangundang pajak pertambahan nilai 1984

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983. Tentang Peniadaan pemungutan perpajakan terhadap Deposito Berjangka dan Tabungantabungan lainnya

diingat oleh : Undangundang Nomor 8 Tahun 1983. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984. Tentang Penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1984. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri

ditimbang oleh : Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Tentang Pengampunan Pajak

ditimbang oleh : Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1984. Tentang Pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan dana pinjaman Luar Negeri dan Hibah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985. Tentang Pelaksanaan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985. Tentang Tunjangan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan berupa gaji, Honorarium, Uang Pensiun dan Tunjangantunjangan lainnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985. Tentang Pelaksanaan Undangundang Pajak Penghasilan tahun 1984

ditimbang oleh : Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985. Tentang Kewajiban penyampaian laporan pajakpajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985. Tentang Kewajiban penyampaian laporan pajakpajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

ditimbang oleh : Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986. Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan yang terhutang sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986. Tentang Kewajiban penyampaian laporan pajakpajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986. Tentang Penyesuaian harga atau nilai Perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988. Tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989. Tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990. Tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990. Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990. Tentang Pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaanperusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen, dan lisensi oleh PT.IPTN, PT. PINDAD dan PT.PAL

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1991. Tentang Penyelesaian tagihan pajak penghasilan badan atas nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. Pal Indonesia) tahun pajak 1985, 1986 dan 1987

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991. Tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutanpungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

diubah oleh : Undangundang Nomor 7 Tahun 1991. Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Ps. 4 (2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan

diingat oleh : UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992. Tentang Dana Pensiun

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992. Tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992. Tentang Penagguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan Propinsi Riau

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992. Tentang Pajak penghasilan Perusahaan Reksa Dana

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992. Tentang Sektorsektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan UndangUndang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 7 tahun 1991

Ps. 6 (1)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992. Tentang Pengertian Daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan UndangUndang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 7 tahun 1991

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993. Tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993. Tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undangundang Pajak Penghasilan 1984

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993. Tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993. Tentang Pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993. Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

diubah oleh : Undangundang Nomor 10 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 7 tahun 1991

diingat oleh : Undangundang Nomor 11 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994. Tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994. Tentang Fasilitas atas penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994. Tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994. Tentang Pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994. Tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994. Tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994. Tentang Pelaksanaan Undangundang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 11 tahun 1994

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994. Tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994. Tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995. Tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995. Tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996. Tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996. Tentang Tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996. Tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996. Tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996. Tentang Perubahan Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997. Tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999. Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999. Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000. Tentang Pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000. Tentang Pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 18 Tahun 2000

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000. Tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerahdaerah tertentu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, dan uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaanperusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL

diubah oleh : Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan ketiga atas Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

diingat oleh : Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan ketiga atas Undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

diingat oleh : Undangundang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan kedua atas Undangundang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000. Tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000. Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000. Tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2000 tentang Pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001. Tentang Pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan

diingat oleh : Undangundang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak

diingat oleh : Undangundang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003. Tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

diingat oleh : Undangundang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

diingat oleh : Undangundang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Ps. 4(2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

diingat oleh : Undangundang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

diingat oleh : Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006. Tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai

Ps. 31A

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerahdaerah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerahdaerah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

diingat oleh : Undangundang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Ps.. 17(2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Ps. 4(2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

diubah oleh : Undangundang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat UU 71983 Tentang Pajak Penghasilan

ditimbang oleh : Undangundang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat UU 71983 Tentang Pajak Penghasilan

diingat oleh : Undangundang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat UU 71983 Tentang Pajak Penghasilan

diingat oleh : Undangundang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Ps. 4(2)

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 12007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di BidangBidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di DaerahDaerah Tertentu

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga PP 481994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009. Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009. Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Tempat Penimbunan Berikat

diingat oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

ditimbang oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

diingat oleh :

Beli Produk Ini Harga Rp. 0,-
Stok:   1 item

Rekomendasi Produk


  Rp. 40.000,-
Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
  • 31 Desember 2016
    Ferisa Dian Fitria
    Tolong sekali buku Josua Sitompul, SH, IMM Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw apakah masih ada
    24 Oktober 2015
    Muh. Basri Lampe
    Bismillah... Terkait bukunya di atas tentang buku pelayanan publik harganya berapa iya pak/bu?
    21 Mei 2015
    Nurman Firdaus
    Pelayanan cepat, hanya 1 hari setelah transfer, buku sudah diterima. Dapat bonus pula :D
    14 Oktober 2014
    retno
    pelayanannya memuaskan , sangat trusted . pesan kemarin , sampai hari ini . thanks bgt
tulis testimoni
Link Terkait