Ketenagakerjaan dan Pengupahan plus Penunjuk

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Ketenagakerjaan dan Pengupahan plus Penunjuk
 

Tim Redaksi Tatanusa
Ketenagakerjaan : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 & Pengupahan : Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya plus Penunjuk Khas Tatanusa.
viii+466 hlm, 21cm
ISBN 978-979-3999-99-9

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dilengkapi denngan catatan kaki (footnote) atas pasal-pasal yang telah diuji matereil oleh Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia.

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah A-Z tentang KETENAGAKERJAAN atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

 

CONTOH PENUNJUK KETENAGAKERJAAN

 

C

 

cacat akibat kecelakaan kerja

  ~ dapat mengajukan PHK

        Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) ... .- [Ps. 172]

 

cacat lihat penyandang cacat

cacat tetap

  ~ karena perbedaan, larangan melakukan PHK

        j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan..- [Ps. 153 (1) j.]

 


ceroboh atau sengaja merusak

        f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi ... .- [Ps. 158 (1) f.-h.]

 

cuti lihat juga waktu istirahat dan cuti

 

cuti tahunan

  ~ sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja

        c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;.- [Ps. 79 (2)c.]

  ~ yang belum diambil dan belum gugur

        Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima ... .- [Ps. 156 (4) a.-b.]

 

 

D

 

dalam negeri

  ~ pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja

        Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri..- [Penj. Pasal 45 Ayat (1) b.]

 

dalam negeri

  ~ penempatan tenaga kerja

        Penempatan tenaga kerja terdiri dari: a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan b. penempatan tenaga kerja di luar negeri..- [Ps. 33]

 

damai lihat sah, tertib, dan damai

 

dana

  ~ persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja

        Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: a. tersedianya tenaga kepelatihan; b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan d. tersedianya dana bagi kelangsungan ... .- [Ps. 15]

 

dana mogok

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok..- [Ps. 104 (2)]

  ~ besarnya dan tata cara pemungutan

        Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan..- [Ps. 104 (3)]

 

demi hukum

  ~ menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu

        Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu..- [Ps. 59 (7)]

  ~ status hubungan kerja

        Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi ... .- [Ps. 65 (8)]

  ~ status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

        Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi ... .- [Ps. 66 (4)]

 

denda

  ~ diatur Pemerintah

        Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah..- [Ps. 95 (3)]

  ~ pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya

        Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda..- [Ps. 95 (1)]

  ~ pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya keterlambatan pembayaran upah

        Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh..- [Ps. 95 (2)]

 

denda lihat juga idana denda

 

denda lihat juga sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda

 

Dewan Pengupahan

  ~ diatur dengan Keputusan Presiden

        Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden..- [Ps. 98 (4)]

 

Dewan Pengupahan lihat juga Keanggotaan Dewan Pengupahan

 

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

  ~ pembentukan

        Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota..- [Ps. 98 (1)]

 

Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota

  ~ rekomendasi upah minimum

        Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota..- [Ps. 89 (3)]

 

di luar hubungan kerja

   •  Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja..- [Ps. 75 (1)]

   •  Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait..- [Penj. Pasal 75 Ayat (1)]

 

dianggap telah mendapatkan pengesahan

        Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri ... .- [Ps. 112 (2)]

 

dianggap tidak ada

  ~ masa percobaan kerja

        Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam ... .- [Penj. Pasal 60 Ayat (1)]

 

diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak

   •  Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak..- [Ps. 89 (2)]

   •  Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh ... .- [Penj. Pasal 89 Ayat (2)]

 

dibatalkan lihat batal

 

didahulukan pembayarannya

        Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya..- [Penj. Pasal 95 Ayat (4)]

 

didahulukan pembayarannya

  ~ upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh

        Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya..- [Ps. 95 (4)]

 

dilikuidasi lihat perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi

 

dinyatakan tidak berlaku lagi [1]

  ~ Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8

        Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);.- [Ps. 192.1]

  ~ Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647

        Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);.- [Ps. 192.2.]


dinyatakan tidak berlaku lagi [2]

  ~ Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87

        Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-Anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);.- [Ps. 192.3.]

  ~ Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208

        Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);.- [Ps. 192.4.]

  ~ Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545

        Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);.- [Ps. 192.5.]

  ~ Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8

        Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);.- [Ps. 192.6.]

  ~ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951

        Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);.- [Ps. 192.7.]

  ~ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998

        Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);.- [Ps. 192.14.]

  ~ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969

        Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);.- [Ps. 192.12.]

  ~ Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954

        Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);.- [Ps. 192.8.]

  ~ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997

        Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);.- [Ps. 192.13.]

  ~ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000

        Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ... .- [Ps. 192.15.]

  ~ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958

        Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);.- [Ps. 192.9.]

  ~ Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963

        Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);.- [Ps. 192.11.]

  ~ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961

        Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);.- [Ps. 192.10.]

 


dipanggil secara patut

   •  Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan ... .- [Ps. 168 (1)]

   •  Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara ... .- [Penj. Pasal 168 Ayat (1)]

 

diperpanjang atau diperbaharui

  ~ perjanjian kerja untuk waktu tertentu

        Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui..- [Ps. 59 (3)]

 

diplomatik dan konsuler

  ~ kewajiban memiliki izin tidak berlaku yang mempergunakan tenaga kerja asing

        Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler..- [Ps. 42 (3)]

 

diskriminasi

   •  Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha..- [Ps. 6]

   •  Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan..- [Ps. 5]

 

 

E

efisiensi kegiatan ekonomi

        Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional..- [Ps. 29 (3)]

 

efisiensi lihat juga perusahaan melakukan efisiensi

 

etos kerja

        Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional..- [Ps. 29 (3)]

 

  

Beli Produk Ini Harga Rp. 65.000,-
Stok:   2 item

Rekomendasi Produk

10%
Rp. 40.000,-
Rp. 36.000,-
10%
Rp. 40.000,-
Rp. 36.000,-
Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
  • 31 Desember 2016
    Ferisa Dian Fitria
    Tolong sekali buku Josua Sitompul, SH, IMM Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw apakah masih ada
    24 Oktober 2015
    Muh. Basri Lampe
    Bismillah... Terkait bukunya di atas tentang buku pelayanan publik harganya berapa iya pak/bu?
    21 Mei 2015
    Nurman Firdaus
    Pelayanan cepat, hanya 1 hari setelah transfer, buku sudah diterima. Dapat bonus pula :D
    14 Oktober 2014
    retno
    pelayanannya memuaskan , sangat trusted . pesan kemarin , sampai hari ini . thanks bgt
tulis testimoni
Link Terkait