PERSEROAN TERBATAS plus PENUNJUK (edisi baru)

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


PERSEROAN TERBATAS plus PENUNJUK (edisi baru)
 

Tim Redaksi Tatanusa
Perseroan Terbatas: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan PP 57 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2011, PP Nomor 47 Tahun 2012 plus Penunjuk Khas Tatanusa.
vi+308 hlm, 21cm
ISBN 978-979-3999-97-5

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah A-Z tentang perseroan terbatas atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

 

CONTOH PENUNJUK PERSEROAN TERBATAS

 

B

 

badan hukum

~ Pengambilalihan

     • Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. [Pasal 125 (2)]

     • Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambil-alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan... [Pasal 125 (4)]

 

     ~ pengesahan

     Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. [Pasal 7 (4)]

 

     ~ perbuatan hukum atas nama Perseroan

     Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. [Pasal 14 (3)]

 

     ~ persyaratan belum terpenuhi

     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan... [Pasal 3 (2)]

 

     ~ status

     RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. [Pasal 14 (5)]

 

     ~ tata cara pengajuan permohonan

     Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan [Pasal 28]

 

bahasa Indonesia

     • Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. [Pasal 21 (4)]

     • Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. [Pasal 7 (1)]

 

barang cetakan

~ pencantuman nama dan alamat lengkap

     Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. [Pasal 5 (3)]

 

batal karena hukum

~ pembelian kembali saham

     Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. [Pasal 37 (2)]

 

~ pengangkatan anggota Direksi

     Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. [Pasal 95 (1)]

 

bentuk benda tidak bergerak ~ penyetoran modal saham

     Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. [Pasal 34 (3)]

 

bentuk lain ~ penyetoran modal saham

     Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan... [Pasal 34 (2)]

 

bentuk uang ~ penyetoran modal saham

     Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. [Pasal 34 (1)]

 

Berita Negara

~ pengumuman berakhirnya status badan hukum Perseroan

     Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. [Pasal 152 (8)]

 

~ pengumuman pembubaran Perseroan

     Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar... [Pasal 147 (1) a.]

 

bersifat final ~ penetapan ketua pengadilan negeri

     Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [Pasal 86 (7)]

 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

     Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [Pasal 80 (6)]

 

bertentangan dengan kesusilaan

     bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; [Pasal 16 (1)b.]

 

bertentangan dengan ketertiban umum

     bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; [Pasal 16 (1)b.]

 


biaya

~ informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan

     memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; [Pasal 153 d.]

 

     ~ keputusan pengesahan badan hukum Perseroan

     memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; [Ps. 153 b.]

 

     ~ keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar

     memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; [Pasal 153 c.]

 

     ~ pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara

     pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;... [Pasal 153 e.]

 

     ~ persetujuan pemakaian nama Perseroan

     Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; [Pasal 153 a.]

 

     ~ persetujuan perubahan anggaran dasar

     memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 153 f.]

 

     ~ salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan anggaran dasar

     memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 153 f.]

 

biaya pemeriksaan

~ dibayar oleh Perseroan

     Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan. [Pasal 141 (2)]

 

~ ditentukan oleh ketua pengadilan negeri

     Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. [Pasal 141 (1)]

 

bukti penyetoran yang sah

     Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. [Pasal 33 (2)]

 

bunga tetap atas saham

     Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. [Pasal 15 (3)]

 

bursa efek

     Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan... [Pasal 7 (7)] 

 

Beli Produk Ini Harga Rp. 55.000,-
Stok:   6 item

Rekomendasi Produk

10%
Rp. 30.000,-
Rp. 27.000,-
Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
  • 31 Desember 2016
    Ferisa Dian Fitria
    Tolong sekali buku Josua Sitompul, SH, IMM Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw apakah masih ada
    24 Oktober 2015
    Muh. Basri Lampe
    Bismillah... Terkait bukunya di atas tentang buku pelayanan publik harganya berapa iya pak/bu?
    21 Mei 2015
    Nurman Firdaus
    Pelayanan cepat, hanya 1 hari setelah transfer, buku sudah diterima. Dapat bonus pula :D
    14 Oktober 2014
    retno
    pelayanannya memuaskan , sangat trusted . pesan kemarin , sampai hari ini . thanks bgt
tulis testimoni
Link Terkait