Penunjuk Waralaba: Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Penunjuk Waralaba: Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007
 

Tim Redaksi Tatanusa
Penunjuk Waralaba: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012; 68/M-DAG/PER/10/2012; 12/M-DAG/PER/3/2006.- Jakarta: Tatanusa, 2013, viii + 248 hal 21 cm. 
ISBN: 978-979-3999-88-3

Rp35.000,- 

Buku Penunjuk Waralaba ini disusun seperti kamus, dihimpun berdasarkan "kata pokok" hasil pendefinisian dari pasal atau ayat peraturan perundang-undangan tentang Waralaba, disertai penjelasan ringkas sumber pasal dan ayatnya, sehingga memudahkan pembaca melacak ketentuan-ketentuan tentang waralaba dengan cepat meskipun sumber pasal dan ayatnya menyebar. Buku ini dilengkapi dengan : * Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; * Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba; * Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern; dan * Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M/DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

CONTOH KUTIPAN DALAM HALAMAN BUKU PENUNJUK WARALABA

 

PENUNJUK

WARALABA


1 (satu) bulan

  ~ paling lama, sanksi administratif pemberhentian sementara

        Pemilik STPUW yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara STPUW paling lama 1 (satu) bulan.- [Pasal 20 (1) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

1 (satu) tahun

  ~ paling lambat pendaftaran Perjanjian Waralaba

        Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.- [Pasal 19 (2) PP 42/2007]

1 (satu) tahun terakhir

  ~ neraca dan daftar rugi laba

        Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data atau informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit memuat: a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan ...- [Pasal 5 a. Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

1 (satu) tempat usaha

  ~ paling sedikit, yang dipunyai Penerima Waralaba Utama

        Penerima Waralaba Utama wajib melaksanakan sendiri kegiatan usaha Waralaba dan mempunyai paling sedikit 1 (satu) tempat usaha.- [Pasal 4 Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

1 (satu) tempat usaha Waralaba

  ~ Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain

        Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.- [Pasal 6 (2) PP 42/2007]

2 (dua) bulan

  ~ paling lama, pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

        pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan .- [Pasal 11 b. Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

  ~ paling lama, sanksi berupa pemberhentian se-mentara STPW

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum ...- [Pasal 33 b. Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

2 (dua) hari kerja

  ~ paling lama, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW

        Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.- [Pasal 12 (2) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

  ~ paling lama, pejabat penerbit STPW menerbit-kan STPW

        Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampir ...- [Pasal 14 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

2 (dua) minggu

  ~ paling singkat, Pemberi Waralaba harus me-nyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba

        Pemberi Waralaba harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.- [Pasal 4 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

  ~ paling singkat, penyampaian Perjanjian Wara-laba kepada calon Penerima Waralaba

        Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.- [Pasal 5 (3) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

  ~ tenggang waktu pemberian peringatan tertulis

           Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.- [Pasal 17 (2) PP 42/2007]

           Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis...- [Pasal 19 (2) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

3 (tiga) kali

  ~ pemberian peringatan tertulis paling banyak

           Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.- [Pasal 17 (2) PP 42/2007]

           Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis ...- [Pasal 19 (2) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

           Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis ...- [Pasal 11 Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

3 (tiga) kali berturut-turut

  ~ peringatan tertulis paling banyak

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi adminis-tratif berupa: a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing ...- [Pasal 32 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

5 (lima) hari kerja

  ~  paling lambat, pejabat penerbit STPUW membu-at surat penolakan

        Apabila Daftar Isian Permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan.- [Pasal 13 (2) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

  ~ paling lambat, Pejabat Penerbit STPUW mener-bitkan STPUW

        Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggu-nakan formulir STPUW Model B, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.- [Pasal 13 (1) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

5 (lima) tahun

  ~  paling sedikit, jangka Waktu Perjanjian Warala-ba

        Jangka Waktu Perjanjian Waralaba antara Pene-rima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun.- [Pasal 7 (2) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

  ~ berlakunya jangka waktu Surat Tanda Pendaf-taran Waralaba

        Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.- [Pasal 12 (5) PP 42/2007]

  ~ jangka waktu masa berlakunya Surat Tanda Pen-daftaran Waralaba

        STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.- [Pasal 17 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/ 8/2012]

  ~ jangka waktu perpanjangan Surat Tanda Pen-daftaran Waralaba

        Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diper-panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.- [Pasal 12 (6) PP 42/2007]

  ~ masa berlaku STPUW dan dapat diperpanjang

        Masa berlaku STPUW selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu perja-njian Waralaba masih berlaku.- [Pasal 14 Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

10 % (sepuluh persen)

  ~ paling banyak, dapat menjual barang pendukung usaha utama

        Barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 % dari total jumlah jenis barang yang dijual.- [Pasal 21 (3) Permendag 53/M-DAG/ PER/8/2012]

10 (sepuluh) tahun

  ~ paling sedikit, berlakunya Perjanjian Waralaba

        Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.- [Pasal 7 (1) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

 20% (dua puluh persen)

  ~ melepas paling sedikit jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan

        Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melepas paling sedikit 20% dari jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba setiap tahunnya.- [Pasal 12 (2) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 23 Juli 2007

  ~ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mulai berlaku

        Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang menge-tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.- [Pasal 22 PP 42/2007]

 24 Agustus 2012

  ~ Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 53/M/ DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba mulai berlaku

        Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.- [Pasal 33 Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

 29 Maret 2006

  ~ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M/ DAG/PER/3/2006 mulai berlaku

        Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .- [Pasal 26 Permendag 12/M-DAG/ PER/3/2006]

 29 Maret 2007

  ~ tenggang waktu, kewajiban Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan menye-suaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini

        Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memiliki STPUW, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan ini dan diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.- [Pasal 25 Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

 29 Oktober 2012

  ~ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M/ DAG/PER/10/2012 mulai berlaku

        Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.- [Pasal 13 Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 30 (tiga puluh) hari kerja

  ~ paling lambat pendaftaran STPUW sejak tanggal berlakunya Perjanjian

        Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan cara mengisi Daftar Isian Permo-honan STPUW Model A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian. ...- [Pasal 11 (3) Permen-dag 12/M-DAG/PER/3/2006]

 31 Januari

  ~ penyampaian laporan tahunan kepada pejabat penerbit STPUW

        Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pejabat penerbit STPUW menge-nai perkembangan kegiatan usaha Waralaba setiap tanggal 31 Januari dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan ini.- [Pasal 18 (1) Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

   ~ setiap tahun sekali paling lambat, penyampaian laporan perkembangan penerbitan STPW

        Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.- [Pasal 31 (3) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

 31 Maret

  ~ setiap tahun paling lambat, penyampaian laporan kegiatan Waralaba

        Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.- [Pasal 30 (2) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

 40% (empat puluh persen)

  ~ paling sedikit, dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan

        Prosentase jumlah outlet/gerai yang diwaralabakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah outlet/gerai yang ditambahkan.- [Pasal 4 (2) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 50 (seratus lima puluh)

  ~ paling banyak outlet/gerai yang dapat didirikan

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai. ...- [Pasal 3 Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 80% (delapan puluh persen)

  ~ kurang, dalam hal tertentu, Menteri dapat mem-beri izin setelah mempertimbangkan rekomen-dasi Tim Penilai

           Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbang-kan rekomendasi Tim Penilai.- [Pasal 19 (2) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

           Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.- [Pasal 7 (2) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

   ~ paling sedikit, wajib menggunakan barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.- [Pasal 19 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

   ~ paling sedikit, wajib menyediakan barang da-gangan produksi dalam negeri

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.- [Pasal 7 (1) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 150 (seratus lima puluh)

  ~ outlet/gerai telah dimiliki, pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan

        Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern telah memiliki outlet/gerai sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penam-bahan outlet/gerai lebih lanjut, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib ...- [Pasal 4 (1) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 400 m2 (kurang dari atau sama dengan)

  ~ luas gerai untuk mini market

        Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai: a. kurang dari atau sama dengan 400 m2 untuk mini market; b. kurang dari atau sama dengan 1200 m2 untuk supermarket; dan c. kurang dari atau sama dengan...- [Pasal 4 (3) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 1200 m2 (kurang dari atau sama dengan)

  ~ luas gerai untuk supermarket

        Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai: a. kurang dari atau sama dengan 400 m2 untuk mini market; b. kurang dari atau sama dengan 1200 m2 untuk supermarket; dan c. kurang dari atau sama dengan...- [Pasal 4 (3) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 2000 m2 (kurang dari atau sama dengan)

  ~ luas gerai untuk departement store

        Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Toko Modern dengan luas gerai: a. kurang dari atau sama dengan 400 m2 untuk mini market; b. kurang dari atau sama dengan 1200 m2 untuk supermarket; dan c. kurang dari atau sama dengan...- [Pasal 4 (3) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

 100.000.000 (seratus juta rupiah)

  ~ denda paling banyak

        Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi adminis-tratif berupa: a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing ...- [Pasal 32 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

   ~ denda paling banyak, kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba

        Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).- [Pasal 18 (2) PP 42/2007]

   ~ denda paling banyak, kepada Penerima Wara-laba yang tidak melakukan pendaftaran per-janjian Waralaba

        Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).- [Pasal 18 (2) PP 42/2007]

 

 

A

Ahli Waris

  ~ muatan dalam perjanjian Waralaba

        g. Cara penyelesaian perselisihan; h. Tata cara pembayaran imbalan; i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba; j. Kepe-milikan dan ahli waris.- [Pasal 6 g.-j. Permendag 12/M-DAG/PER/3/2006]

Akuntan Publik

  ~ ditetapkan oleh Direktur Jenderal

        Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.- [Pasal 5 (2) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

  ~ melakukan audit laporan keuangan sebagai alat pembuktian

        Pengecualian dari ketentuan Pasal 4 dalam hal: a. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki 150 outlet/gerai belum memperoleh keuntungan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri...- [Pasal 5 (1) Permendag 68/M-DAG/PER/10/2012]

Aparat

  ~ dapat ditugaskan oleh pejabat penerbit STPW untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha

        Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama ...- [Pasal 29 Permendag 53/M-DAG/PER/8/2012]

Asli Dokumen Persyaratan

  ~ keharusan menunjukkan

        Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menunjukkan asli dokumen persya-ratan.- [Pasal 12 (1) Permendag 53/M-DAG/PER/ 8/2012]

Atase Perdagangan/Pejabat Perwakilan RI

 

Beli Produk Ini Harga    Rp. 35.000
diskon 20% - Rp. 28.000,-
Stok:   9 item

Rekomendasi Produk

Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
tulis testimoni
Link Terkait