Pembentukan PerUUan

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Pembentukan PerUUan
 

Tim Redaksi Tatanusa
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (dilengkapi dengan Penunjuk Khas Tatanusa)
 Jakarta: Tatanusa 2011
viii+302 hlm, 17x15cm
ISBN 978-979-3999-71-5 Rp35.000,-

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

 

Contoh Penggalan Penunjuk dalam Buku ini:

 

A

agama
  ~ DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang
        DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
 
akibat hukum dari pencabutan
  ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
        Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- [Pasal 52 (7)]
 
akibat kerja sama dengan pihak lain
        Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- [Pasal 38 (2)]
 
akibat putusan Mahkamah Agung
        Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
 
alat kelengkapan
  ~ mewakili keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
        Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. -- [Pasal 65 (4)]
 
alat kelengkapan DPR
  ~ dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang unt ... -- [Pasal 48 (3)]
 
  ~ koordinasi penyebarluasan Prolegnas
        Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (1)]
 
  ~ menerima Usul Rancangan Undang-Undang
        Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undan ... -- [Pasal 48 (2)]
 
  ~ menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian
        Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. -- [Pasal 48 (4)]
 
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
  ~ koordinasi penyebarluasan Prolegda
        Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 93 (1)]
 
  ~ melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
        Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. -- [Pasal 93 (2)]
 
alat kelengkapan DPRD Provinsi
  ~ dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 60 (1)]
 
  ~ koordinasi penyusunan Prolegda Provinsi
               Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (1)]
       Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 36 (2)]
 
  ~ koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 58 (1)]
 
  ~ persetujuan bersama suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
        keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- [Pasal 38 (2) c.]
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
               Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 38 (1)]
       Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- [Pasal 56 (3)]
       Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- [Pasal 34 (3)]
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
               DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- [Pasal 65 (5)]
       Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provi ... -- [Pasal 23 (1)]
 
anggota DPR
  ~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR
        Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]
 
anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat
  ~ usulan penyusunan Prolegnas
        Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- [Pasal 21 (3)]
 
asas bhinneka tunggal ika
        Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan be ... -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf f]
 
asas dapat dilaksanakan
        Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. ... -- [Penjelasan Pasal 5 Huruf d]
 
asas keadilan
        Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. -- [Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf g]

 

 

Beli Produk Ini Harga    Rp. 35.000
diskon 10% - Rp. 31.500,-
Stok:   3 item

Rekomendasi Produk

Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
tulis testimoni
Link Terkait