Hukum Tata Negara

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Referensi


Hukum Tata Negara
 

Sinaga, Budiman N.P.D
Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar
 Jakarta, Tatanusa, Januari 2010, xxiv + 435 hlm; 21,5 cm [ ISBN: 978-979-3999-43-2 ]

Sudah sejak lama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diusulkan diubah. Seiring dengan kemunculan gerakan reformasi tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perdebatan yang muncul berkaitan dengan perubahan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan adalah mengenai batas-batas perubahan yang dapat dilakukan MPR.
 
Pembatasan konstitusional adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan atau kewenangan lembaga-lembaga negara. Pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan lembaga tertentu untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Secara teoritis ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar senantiasa meliputi satu atau beberapa aspek tersebut.
 
Buku ini berisi berbagai teori Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar sehingga sangat bermafaat bagi siapa saja yang hendak mempelajari Undang-Undang Dasar, baik mahasiswa S1, S2, dan S3 maupun para politikus dan praktisi hukum seperti Anggota MPR, DPR, dan DPD yang terlibat langsung dalam perubahan UUD 1945 serta para Advokat yang semakin perlu memperhatikan Hukum Tata Negara dalam berbagai kasus yang ditangani.
 
Secara khusus dalam buku ini diperkenalkan pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar dengan membandingkan dengan tata surya. Dalam kajian mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, planet-planet dalam tata surya merupakan gambaran dari substansi Undang-Undang Dasar.
 

HUKUM TATA NEGARA
 
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Prof.Dr.H.R.T. Sri Soemantri,S.H. vii
Kata Pengantar xi
Daftar Isi xvii
Daftar Tabel xxi
Daftar Singkatan/Akronim xxiii
Dalil  xxv
 
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Identifikasi Masalah 26
C. Tujuan Penelitian 27
D. Kegunaan Penelitian 27
E. Kerangka Pemikiran 28
F. Metode Penelitian 52
 
BAB II KONSTITUSIONALISME, NEGARA HUKUM, DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 57
A. Konstitusionalisme 57
1. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusionalisme 57
2. Konstitusionalisme dan Konstitusi 68
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi 72
B. Negara Hukum 86
1. Pertumbuhan dan Perkembangan Negara Hukum 86
2. Negara Hukum di Indonesia 101
C. Perubahan Undang-Undang Dasar 117
1. Pengertian Perubahan Undang-Undang Dasar 117
2. Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar  123
3. Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar 132
4. Sistem Perubahan Konstitusi  133
5. Substansi Perubahan Konstitusi 137
 
BAB III PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 143
A. Prosedur Perubahan UUD 1945 175
B. Mekanisme Perubahan UUD 1945 186
C. Sistem Perubahan UUD 1945 190
D. Substansi Perubahan UUD 1945 198
 
BAB IV PERBANDINGAN PEMBATASAN KONSTITUSIONAL PROSEDUR, MEKANISME, SISTEM, DAN SUBSTANSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 215
A. Benua Afrika 223
1. Afrika Selatan 224
2. Mesir 232
B. Benua Amerika 234
1. Amerika Serikat 234
2. Brazil 245
C. Benua Asia 247
1. India 247
2. Jepang 253
D. Benua Australia 257
1. Australia 257
2. Vanuatu 263
E. Benua Eropa 265
1. Belanda 265
2. Jerman 270
3. Perancis 273
F. Negara-negara ASEAN 279
1. Brunei Darussalam 281
2. Kamboja 283
3. Laos 285
4. Malaysia 285
5. Myanmar/Burma 294
6. Philipina 297
7. Singapura 299
8. Thailand 302
9. Vietnam 306
G. Rangkuman Perbandingan 307
 
BAB V PEMBATASAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 317
A. Pembatasan Kekuasaan dan Undang-Undang Dasar 317
B. Pembatasan Konstitusional Perubahan Undang-Undang Dasar 335
C. Pembatasan Konstitusional Perubahan UUD 1945 Sebelum Perubahan 338
D. Pembatasan Konstitusional Perubahan UUD 1945 Setelah Perubahan 364
E. Pembatasan Konstitusional Perubahan UUD 1945 Pada Masa Datang 377
F. Hubungan Substansi Dengan Aspek Lain Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Perubahan UUD 1945 389
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 403
A. Kesimpulan 403
B. Saran 404
Daftar Pustaka 405

Produk Habis Harga Rp. 70.000,-
Stok:   0 item

Rekomendasi Produk

Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
tulis testimoni
Link Terkait