Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 

Tim Redaksi Tatanusa

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
(Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Penunjuk Khas Tatanusa )
Jakarta: Tatanusa, 2012

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

 

Contoh halaman Penunjuk dalam buku ini:

A

Akhir Masa Jabatan
        Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 38 (2)]
 
Akuntabilitas
  ~    prinsip dalam menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa
        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]
 
Akuntabilitas lihat juga Prinsip Akuntabilitas
        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]
 
Akuntan Publik
  ~    audit laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan
        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]
 
Akuntan Publik
  ~    penunjukan untuk melakukan audit
        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa
        Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [Penj. Pasal 49 Ayat (5)]
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  ~    sumber modal awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan
        Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ... [Pasal 42]
 
Anggota atau Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik
        f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam  ... [Pasal 25 (1) f.-h.]
 
Anggota Dewan Pengawas [1]
  ~    berasal dari unsur Pemerintah
        Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. [Pasal 30 (1)]
 
  ~    calon
        Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. [Penj. Pasal 21 Ayat (2)]
 
  ~    diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 21 (3)]
 
  ~    jangka waktu pengangkatan dan untuk diangkat kembali
        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 21 (5)]
 
  ~    pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ... [Pasal 30 (3)]
 
  ~    penetapan
        Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 30 (6)]
 
  ~    penetapan calon terpilih
        Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 30 (5)]
 
  ~    penetapan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.
        Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. [Pasal 21 (4)]
 
Anggota Dewan Pengawas [2]
  ~    syarat pengangkatan
        Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [Pasal 25 (1) a.-b.]
 
  ~    untuk memilih dan menetapkan dibentuk panitia seleksi
        Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. [Pasal 28 (1)]
 
  ~    untuk menjalankan tugas yang diberhentikan sementara
        Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain. [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]
 
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi
  ~    berhenti atau diberhentikan
        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan ... [Pasal 35]
 
  ~    berhenti dari jabatannya
        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan. [Pasal 32]
 
  ~    dapat diberhentikan sementara
        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. ditetapkan menjadi tersangka; atau c. dikenai sanksi administratif pemberhent ... [Pasal 33 (1)]
 
  ~    diberhentikan dari jabatannya
        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a.sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sec ... [Pasal 34 a. s/d b.]
 
  ~    diberhentikan sementara
        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN. [Pasal 33 (2)]
 
  ~    dikembalikan pada jabatannya
        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pember ... [Pasal 33 (3)]

 

Beli Produk Ini Harga    Rp. 30.000
diskon 10% - Rp. 27.000,-
Stok:   49 item

Rekomendasi Produk

Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
  • 31 Desember 2016
    Ferisa Dian Fitria
    Tolong sekali buku Josua Sitompul, SH, IMM Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw apakah masih ada
    24 Oktober 2015
    Muh. Basri Lampe
    Bismillah... Terkait bukunya di atas tentang buku pelayanan publik harganya berapa iya pak/bu?
    21 Mei 2015
    Nurman Firdaus
    Pelayanan cepat, hanya 1 hari setelah transfer, buku sudah diterima. Dapat bonus pula :D
    14 Oktober 2014
    retno
    pelayanannya memuaskan , sangat trusted . pesan kemarin , sampai hari ini . thanks bgt
tulis testimoni
Link Terkait