Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
 

Tim Redaksi Tatanusa
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: UU No. 2 Tahun 2012; PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo PerPres No. 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007; PerMenKeu No.58/PMK.02/2008 (Dilengkapi dengan Penunjuk khas Tatanusa)

viii + 230 hlm.; 20,8 cm.

ISBN 979-3999-79-1; Rp 30.000,-

 

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

 

Contoh halaman Penunjuk dalam buku ini:

A

akademisi
 ~    sebagai anggota tim untuk melakukan kajian
        akademisi sebagai anggota. [UU 2/2012 Pasal 21 (3) f.]
 
akta jual beli atas Hak atas Tanah
        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]
 
akta jual beli atas Hak Milik Adat
        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]
 
alat bukti
 ~    yang membuktikan adanya penguasaan atas tanah
        Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual ... [UU 2/2012 Penj. Pasal 40 h paragraf 4]
 
alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku
        Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),  ...  [UU 2/2012 Pasal 43]
 
alat bukti yang sah
        Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. [UU 2/2012 Pasal 41 (3)]
 
analisis biaya dan manfaat pembangunan
 ~    cakupan studi kelayakan
        Studi kelayakan mencakup: a. survei sosial ekonomi; b. kelayakan lokasi; c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d. perkiraan nilai tanah; e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan  ...  [UU 2/2012 Penj. Pasal 15 Ayat (2)]
 
anggota Tim
 ~    akademisi
        akademisi sebagai anggota. [UU 2/2012 Pasal 21 (3) f.]
 
~     bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk
        bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan [UU 2/2012 Pasal 21 (3) e.]
 
~     instansi yang menangani urusan di bidang perenca-naan pembangunan daerah
        instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; [UU 2/2012 Pasal 21 (3) c.]
 
~     Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
        Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; [UU 2/2012 Pasal 21 (3) b.]
 
~     Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
        Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; [UU 2/2012 Pasal 21 (3) d.]
 
APBN dan/atau APBD
 ~    sumber Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepen-tingan Umum
        Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [UU 2/2012 Pasal 52 (1)]
 
asas keadilan
        Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf b]
 
asas keberlanjutan
        Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf I]
 
asas keikutsertaan
        Yang dimaksud dengan "asas keikutsertaan" adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf g]
 
 
asas kemanfaatan
        Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf c]
 
asas kemanusiaan
        Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah Pengadaan Tanah harus memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf a]
 
asas kepastian
        Yang dimaksud dengan "asas kepastian" adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak. [UU 2/2012 Penjelasan: Pasal 2 Huruf d]

 

 

Beli Produk Ini Harga    Rp. 30.000
diskon 10% - Rp. 27.000,-
Stok:   46 item

Rekomendasi Produk


  Rp. 40.000,-
Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
  • 31 Desember 2016
    Ferisa Dian Fitria
    Tolong sekali buku Josua Sitompul, SH, IMM Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw apakah masih ada
    24 Oktober 2015
    Muh. Basri Lampe
    Bismillah... Terkait bukunya di atas tentang buku pelayanan publik harganya berapa iya pak/bu?
    21 Mei 2015
    Nurman Firdaus
    Pelayanan cepat, hanya 1 hari setelah transfer, buku sudah diterima. Dapat bonus pula :D
    14 Oktober 2014
    retno
    pelayanannya memuaskan , sangat trusted . pesan kemarin , sampai hari ini . thanks bgt
tulis testimoni
Link Terkait