Pertambangan Mineral & Batubara

Toko buku hukum online ini menawarkan produk buku-buku hukum terbitan Tatanusa. Apabila kurang jelas, silahkan hubungi kami ke: (021) 743 4810; 742-8765 atau SMS 0816 135 6892

Kategori: Buku Saku + Penunjuk


Pertambangan Mineral & Batubara
 

Tim Redaksi Tatanusa
Pertambangan Mineral dan Batubara: UU No.4 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No.24 Tahun 2012, PP NO. 25 Tahun 2010, PP No.78 Tahun 2010 (Dilengkapi dengan Penunjuk khas Tatanusa)

xii + 384 hlm.; 21,5 cm.

ISBN 979-3999-77-7, Rp.40.000,-

Dalam penyusunan buku ini, hubungan pasal dengan penjelasan disatukan dalam satu paragraf, penyusunan dengan tata letak demikian, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pasal-pasal undang-undang tersebut, tidak perlu membolak-balik halaman untuk melihat penjelasan pasal-pasalnya.

Yang menjadi kekhasan terbitan buku saku ini adalah dilengkapi dengan daftar Penunjuk. Dengan memanfaatkan penunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yang diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal yang mengatur bidang yang bersangkutan.  Dalam pasal atau ayat dapat dicatat lebih dari satu istilah atau kata berdasarkan kandungan materinya, disusun berdasarkan abjad (A-Z) dan dicetak dengan huruf tebal (bold).

Contoh halaman Penunjuk dalam buku ini:

 

A

 

administratif

   ~persyaratan diatur dengan peraturan pemerintah.-- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. [Pasal 65 (2)]

   ~persyaratan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.-- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. [Pasal 86 (2)]

   ~persyaratan wajib badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK.-- Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. [Pasal 86 (1)]

afiliasinya lihat anak perusahaan dan/atau afiliasinya

air lihat sumber daya air

akuntabilitas.-- partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; [Pasal 2 c.]

alasan yang jelas.-- [1] Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. [Penj. Pasal 118 (1)]

amdal.-- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal. [Pasal 78 j s/d n]  [2] f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan;[Pasal 39 (1) f s/d n]

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).-- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang ...[Pasal 1.25.]

anak perusahaan dan/atau afiliasinya

   ~pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan.-- Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. [Pasal 126 (1)]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.-- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang ...[Pasal 1.25.]


aparatur pemerintah

   ~peningkatan kemampuan.-- peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, peme-rintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. [Pasal 6 (1) u.]

aparatur pemerintah kabupaten/kota

   ~peningkatan kemampuan.-- [1] peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelo-laan usaha pertambangan. [Pasal 6 (1) u.]  [2] peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelo-laan usaha pertambangan. [Pasal 7 (1) n.]  [3] peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. [Pasal 8 (1) l.]

aparatur pemerintah provinsi

   ~peningkatan kemampuan.-- [1] peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. [Pasal 7 (1) n.]  [2] peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. [Pasal 6 (1) u.]

arbitrase

   ~penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK.-- Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 154]

asing

   ~kepemilikan saham.-- Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Penj. Pasal 79 y]

   ~pemilikan saham badan usaha pemegang IUP dan IUPK.-- Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional [Pasal 112 (1)]

aspirasi daerah

   ~memperhatikan dalam penetapan WP.-- dengan memperhatikan aspirasi daerah. [Pasal 10 c.]


 

B

 

badan hukum

   ~pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya.-- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ...[Pasal 163]

   ~pidana tambahan pencabutan izin usaha dan pencabutan status.-- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. [Pasal 163]

badan usaha.-- [1] Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Pasal 1.23.]  [2] Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 38 a]

   ~dapat diberikan IUP Operasi Produksi.-- IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepa-da badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. [Pasal 46 (2)]

   ~IUP Operasi Produksi Khusus.-- IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. [Pasal 104 (2)]

   ~kerjasama pengolahan dan pemurnian.-- Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. [Pasal 104 (1)]

   ~kewajiban pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing.-- Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional [Pasal 112 (1)]

   ~pelaksana usaha jasa pertambangan.-- Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. [Pasal 125 (2)]

   ~pemberian IUP.-- IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan. [Pasal 38]

   ~pemberian WIUP batuan.-- WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. [Pasal 57]

 

Beli Produk Ini Harga Rp. 40.000,-
Stok:   5 item

Rekomendasi Produk

10%
Rp. 60.000,-
Rp. 54.000,-
20%
Rp. 70.000,-
Rp. 56.000,-
Keranjang Belanja
0 item produk
Total: Rp. 0
Kategori Produk
Cek Pengiriman Barang
Layanan Pelanggan
    Support
    Support
    Owner
Bank Pembayaran
CIMB Niaga No. Rek : 0170109513006
an. PT Tatanusa

Testimoni Pelanggan
tulis testimoni
Link Terkait